Jadikan Media Sosial Seperti Media Konvensional

by : Vaksiandra Nuryadi


Posted on April 16, 2018 12:00 PM
Bagikan melalui :


Hampir seluruh institusi pemerintahan termasuk BUMN memiliki akun media sosial. Umumnya mempunyai tiga hingga empat akun di empat platform seperti Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube. Media sosial dimanfaatkan sebagai corong bagi lembaga pemerintah ini untuk menyampaikan pesan. Dan, kebanyakan pesan yang dilemparkan merupakan laporan aktivitas, bahkan kegiatan seremonial. Tidak sedikit pula konten yang diunggah adalah aktivitas sang bos, pimpinan.

Tidak ada teori dalam konteks media sosial yang menyebutkan bahwa pola menampilkan seluruh aktivitas kelembagaan adalah paling sesuai. Sehingga sah dan benar saja bila pola seperti ini merupakan jurus yang digunakan oleh kebanyakan lembaga pemerintah tersebut.

Menjalankan media sosial bagi beberapa lembaga pemerintah kerap dianggap sebagai sebuah pekerjaan tambahan. Maka, konsep dasar yang dipakai umumnya tidak disiapkan sebagai digital tools selayaknya perusahaan bisnis. Bahkan lantas terjebak pada tema pencitraan, baik pencitraan lembaganya atau pimpinannya. Pola seperti ini sebenarnya sama seperti ketika mereka menerbitkan majalah internal. Konten didominasi oleh seru-serunya para karyawan dan pimpinan berkegiatan. Persentase konten umum yang lebih bermanfaat bagi individu dan kelompok seringkali amat sedikit.

Sejatinya lembaga pemerintahan memiliki domain bidang yang berkaitan dengan masyarakat. Bukan kah lembaga dan kementerian itu pun dilahirkan dalam rangka untuk melayani publik? 

Dulu, tata kelola lembaga sangat tertutup. Birokrasinya tidak dibuka lebar. Layanannya sulit diakses. Sekarang, sungguh berbeda 180 derajat. Cuma persoalannya, cara menginformasikan perubahan ini sendiri tidak pula luas.

Setiap lembaga wajib punya website. Domainnya pun ditentukan dan dibantu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Harapannya supaya website jadi etalase sekaligus virtual office, sehingga publik mengerti benar siapa dan apa yang ditampilkan. Kelak ketika publik membutuhkan atau berurusan dengan lembaga pemerintahan tertentu, mereka sudah mengerti sosok dan domain urusannya. Masalahnya, jumlah pengakses web seringkali tidak semeriah media sosial. Media sosial yang viral lebih cepat menjangkau publik, karena sifatnya yang dinamis. Inilah kenyataan milenial. Makanya, media sosial selalu dijadikan sebagai alat untuk memancing orang supaya ramai-ramai masuk ke induknya bernama web itu.

Sekarang, media sosial bisa berdiri sendiri layaknya sebuah web. Media sosial tidak harus “hidup” tergantung dari web. Apa yang ada di web dicorongkan melalui media sosial. Tidak lagi seperti itu.

Karenanya mengelola media sosial tak ubahnya seperti menjalankan sebuah media konvensional. Kendati kita pun harus menyesuaikan dengan sifatnya yang cepat up date, dinamis, lebih kreatif juga sangat interaktif. Oleh sebab itu diperlukan pasukan redaksi yang mumpuni. Walaupun strukturnya tidak harus sama persis dengan media konvensional.

Lantas, apa saja prinsip media sosial yang dapat dikelola sebagaimana media konvensional?

Ada empat hal penting yang bisa Anda jadikan sebagai pegangan. Antara lain;

 

Content is The King

Kegairahan media sosial lantaran isinya menarik, judulnya mengajak jemari untuk meng-klik. Lembaga pemerintahan dengan domain masing-masing memiliki begitu banyak harta konten yang layak disuarakan ke publik. Tidak melulu soal profil, tetapi ada segudang layanan yang harus disampaikan, ada terminologi yang relevan dengan lembaga itu sendiri, ada tokoh-tokoh yang kerap bicara tentang dunia bidang lembaga tertentu, ada banyak aspek di masyarakat yang terkait dengan urusan lembaga pemerintahan. Banyak lagi yang bisa ditarik, diolah lalu disajikan.

Olah dan sajikan sesuai dengan kebutuhan publik. Seperti menyajikan makanan atau minuman. Jangan bertele-tele, panjang (space media sosial pun terbatas), cari relevansi dengan tren kekinian.

Buat publik menyukai, kemudian kelak mereka akan menjadi ketergantungan. Ketergantungan akan literasi dan informasi. Apalagi jika lalu publik membagikan, maka mereka adalah aset publikasi media sosial pula.

 

Interactive is the Queen

Interaksi paling jamak biasanya berupa pertanyaan. Secepatnya musti ada respon. Walaupun awak redaksi tak menguasai konteksnya, tetaplah harus dijawab minimal publik mendapat perhatian. Cukup dengan mengatakan, “Baik, kami akan cari jawaban rincinya” atau “Mohon tunggu sejenak, kami akan konfirmasi”.

Interaksi yang dialogis biasanya menciptakan percakapan dan diskusi. Tetapi, jangan sampai terjebak menjadi debat kusir. Peran admin atau redaksi menjadi penengah juga pengarah.

Dalam hal menulis teks media sosial, kadang admin juga perlu menciptakan interaksi. Siapa tahu jadi trending topic.

 

Gimmick is the Prince

Orang-orang yang hadir di media sosial Anda yang menjadi follower tentulah berasal dari beragam latar belakang. Ada juga yang merupakan pemburu kuis. Walaupun gimmick tidak lah harus berupa kuis berhadiah. Bentuk gimmick yang seru dan mendapat respon biasanya berupa polling, survei, trivia.

Gimmick juga merupakan materi yang seringkali diviralkan, disebarkan oleh publik. Galibnya gimmick, pastilah tidak sering. Sesekali saja dengan mengambil tema yang tidak selalu serius. Yang ringan kebanyakan yang disuka.

 

Design is the Princess

Theme yang ada di head akun Facebook kesannya sekadar hiasan. Tetapi justru di situ lah letak image media sosial Anda. Bahkan bisa jadi kesan lembaga Anda. Tak ada rumus kapan harus mengganti theme. Bila Anda bisa menciptakan theme yang dinamis, mengapa tidak?

Desain juga meliputi template tampilan image di media sosial macam Instagram. Unsur ini sering diabaikan, sehingga tampilan terkesan compang-camping. Tidak in-line. Tak berpola.

Style foto, ilustrasi, infografis mulai sekarang saatnya dipikirkan. Unsur-unsur apa saja yang harus melengkapi visual, umpamanya logo, motto, dan sebagainya. (*)